Minut– Program Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off yang diinisiasi pasangan Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JG-KWL) terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Minahasa Utara.
Dalam pembahasan yang bertempat di Hotel The Centra Minut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama BPJS Kesehatan Kantor Pusat Sulawesi Utara menetapkan pagu anggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 33,4 miliar. Kamis (24/10/2024).
Acara ini juga menjadi momentum penting untuk melakukan rekonsiliasi iuran JKN Triwulan III tahun 2024. Rekonsiliasi ini bertujuan memastikan ketepatan dan keakuratan data iuran yang telah tercatat, sehingga peserta JKN di Minahasa Utara dapat terus menikmati manfaat layanan kesehatan tanpa kendala.
Kepala BPJS Kesehatan Minahasa Utara, Prili Mundung, menegaskan bahwa rekonsiliasi iuran JKN merupakan agenda rutin yang sangat penting untuk mencocokkan data pembayaran iuran secara berkala.
“Kita mencocokkan data mulai dari Januari hingga September 2024, dan sekaligus menyampaikan kebutuhan anggaran untuk 2025. Harapannya, ini memberikan persepsi yang sama antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Minahasa Utara,” ujar Prili.
Dalam acara yang sama, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Minut, Carla Sigarlaki, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Minut.
“Pemkab Minut berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan program ini, dengan memastikan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD 2025. Forum ini diharapkan bisa menjadi tempat penyelesaian masalah secara kolektif,” katanya.
Selain itu, Kadis Kesehatan Minahasa Utara, dr. Stella Safitri, mengungkapkan bahwa pagu iuran JKN untuk tahun 2025 telah ditetapkan di angka Rp 33.456.578.400.
“Kami berharap, anggaran ini dapat memastikan bahwa seluruh peserta JKN di Minut menerima layanan kesehatan yang optimal,” tambahnya.
Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, membahas lebih lanjut tentang penggunaan anggaran dan mekanisme pembayaran iuran, yang diharapkan berjalan transparan dan akuntabel. Hadir dalam acara tersebut, sejumlah pejabat penting seperti Setwan Jossy Kawengian, Kadis PMD Fredrik F. Tulengkey, dan Direktur RSUD Maria Walanda Maramis, dr. Alain Beyah.
