NASIONAL - Minimnya sosialisasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok, menuai sorotan banyak pihak. Kini, giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersikap.
Tak hanya itu, lembaga antirasuah itu juga menyorot anggaran sosialisasi KPU Depok sebesar Rp 73 miliar.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengingatkan tentang pentingnya sosialisasi Pilkada 2024. Menurutnya, masyarakat harus tahu tahapan kontestasi supaya bisa memilih calon terbaik.
“Pilkada sebagai kontestasi demokrasi memerlukan sinergi dan komitmen semua pihak untuk keberhasilannya,” kata Tessa beberapa pekan lalu.
“Tidak hanya berhasil dalam pelaksanaannya, namun juga berhasil melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas dan berkomitmen tinggi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Tessa mengingatkan, pengetahuan masyarakat sebagai pemilih juga pnting untuk menjadi perhatian semua pihak.
"Di mana dalam konteks pemilu atau pilkada kita bisa membaginya dalam tiga klaster. Yaitu penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, kemudian peserta yakni calon, kader, dan masyarakat sebagai penilih," jelasnya.
