SUMENEP – Polemik jalan rusak di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep kembali mencuat. Meski telah menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp1.465.285.000 pada tahun anggaran 2025, kondisi jalan penghubung antar dusun di desa tersebut masih memprihatinkan.
Warga mengeluhkan jalan berlubang, bergelombang dan licin saat hujan yang menjadi penghambat utama aktivitas sehari-hari. Namun ironisnya, hingga berita ini diturunkan Kepala Desa Montorna, Junaidi, bersama Sekretaris Desa, memilih bungkam saat dimintai keterangan oleh Klikberita.
Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp tidak direspons baik oleh Kades maupun Sekdes. Tidak ada jawaban, tidak pula klarifikasi.
Sikap diam pemerintah desa ini memicu kekecewaan publik, terutama warga Dusun Komis yang merasa tak pernah merasakan dampak dari kucuran dana miliaran tersebut.
“Sudah lama kami minta jalan ini diperbaiki. Tapi setiap tahun cuma janji. Dana desa miliaran, tapi jalan ke ladang seperti kubangan,” kata Zarkasi, warga setempat, Sabtu (31/5/2025).
Sebagian warga bahkan menyebut jalan rusak itu dengan julukan “Tol Ngantol”, sebagai sindiran pedas atas janji-janji pembangunan yang tak kunjung terealisasi.
Mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022, Dana Desa sejatinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa dan jalan usaha tani. Artinya, memperbaiki akses vital antar dusun jelas masuk dalam prioritas penggunaan anggaran.
Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan. Tidak pula ada penjelasan terbuka dari pihak desa mengenai rencana atau kendala dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kalau memang ada kendala, sampaikan saja ke warga. Jangan diam, seolah-olah tidak ada masalah. Padahal jalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar warga lainnya yang enggan disebutkan namanya.
Diamnya Kepala Desa dan Sekdes dalam menyikapi pertanyaan publik bukan hanya dianggap tidak transparan, tapi juga memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan pelaksanaan program.
Warga berharap ada tindakan dari pihak kecamatan maupun inspektorat kabupaten untuk menelusuri penggunaan Dana Desa Montorna secara lebih serius.
“Kalau kepala desa tidak mau menjawab, kami minta pemerintah di atasnya turun tangan. Jangan tunggu jalan ini memakan korban baru ada aksi,” pinta Zarkasi.
