SUMENEP – Warga Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dibuat resah dengan kekosongan lima jabatan penting di struktur pemerintahan desa. Tak hanya Sekretaris Desa, jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan tiga Kepala Dusun juga kosong tanpa kepastian pengganti.
Kondisi ini membuat pelayanan administrasi dan pembangunan di desa terancam lumpuh. Ironisnya, Kepala Desa Badur, Atnawi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni, memilih bungkam saat dikonfirmasi Klikberita terkait persoalan ini.
Data yang dihimpun menyebutkan lima jabatan kosong tersebut adalah Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun Candi, Kepala Dusun Talaran, dan Kepala Dusun Jalao’an. Wildan Firmansyah selaku Sekretaris Desa dikabarkan telah merantau ke luar daerah. Sedangkan Kasi Pemerintahan, Tolak Widarsono serta dua Kepala Dusun, Mahmudi dan Moh. Sahodi, memilih mundur dari jabatannya. Sementara itu, Kepala Dusun Jalao’an, Adam, meninggal dunia beberapa waktu lalu.
“Kekosongan ini seharusnya segera diisi agar Desa ini tak terkesan lumpuh,” kata salah seorang warga Desa Badur, Senin (9/6/2025).
Warga mengaku kecewa dengan lambannya penanganan dari pemerintah desa dan kabupaten. Mereka menilai seharusnya kekosongan jabatan ini ditanggapi cepat demi menjaga kelangsungan pelayanan publik.
“Ini bukan main-main, kami masyarakat kecil sangat bergantung pada perangkat desa. Kalau semua kosong, terus siapa yang akan melayani kami?” lanjut warga tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Desa Badur, Atnawi, tidak memberikan jawaban. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp pada Senin (9/6/2025) pukul 12.58 WIB hanya centang dua tanpa balasan.
Tak hanya itu, Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni, yang seharusnya bertanggung jawab dalam pembinaan pemerintahan desa juga tidak memberikan tanggapan meski telah dihubungi beberapa kali.
Sikap diam dua pejabat tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, kekosongan jabatan perangkat desa dinilai dapat mengganggu kinerja pemerintahan dan memicu stagnasi pembangunan.
“Kami mendesak ada tindakan tegas dari Pemkab Sumenep. Jangan dibiarkan kosong berlarut-larut. Kalau perlu, Bupati turun langsung,” ujar warga lainnya yang tampak kecewa.
Sementara Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf saat di konfirmasi pada Rabu (11/6/2025) Jam 07.27 WIB belum memberikan respons saat dikonfirmasi oleh Klikberita. Pesan WhatsApp yang dikirimkan terlihat telah terkirim dengan tanda centang dua, namun belum dibaca maupun dibalas.
