SUMENEP – Penolakan terhadap rencana penunjukan Akis Jasuli sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terus meluas.
Mayoritas pengurus DPC dari berbagai kecamatan secara tegas menyatakan menolak keputusan tersebut, bahkan mengancam akan mundur massal jika Akis tetap dilantik sebagai ketua.
Penolakan itu dinilai sebagai bentuk ketidakpuasan atas proses penunjukan yang dinilai tidak demokratis dan tidak melibatkan suara kader di tingkat akar rumput.
“Akis sangat tidak layak menjadi ketua DPD NasDem Sumenep. Orang-orang yang dimasukkan dalam struktur kepengurusan sekarang pun banyak yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu,” kata Ramdan Yanuaris Salam, mantan pengurus DPD NasDem Sumenep dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Yanuar, sejumlah pengurus menyatakan kecewa karena kepengurusan baru dinilai dibentuk secara sepihak tanpa proses musyawarah maupun seleksi yang transparan. Hal ini memicu gelombang penolakan dan ancaman pengunduran diri dari partai.
Penolakan itu bukan sebatas pernyataan lisan. Salah satu tokoh partai, Moh. Hosen sekaligus mantan Ketua Garda NasDem Sumenep telah menyampaikan penolakannya dalam bentuk surat resmi kepada pengurus partai.
Dalam suratnya, Hosen menilai penunjukan Akis bertentangan dengan semangat restorasi dan prinsip kerja kolektif yang selama ini dijunjung NasDem.
“Akis tidak pernah aktif dalam kegiatan partai, tidak punya kedekatan dengan pengurus di tingkat kecamatan. Bagaimana mungkin ia bisa memimpin?” ujar Hosen dalam pernyataannya yang diterima Klikberita.
Penolakan serupa disampaikan Mutmainnah, salah satu pengurus DPD NasDem Sumenep. Ia mengungkapkan bahwa Akis minim kontribusi selama ini terutama dalam proses konsolidasi partai dan pada saat pemilu.
“Kami tidak pernah melihat peran konkret dari beliau dalam membesarkan partai, bahkan ketika pemilu lalu pun tidak tampak,” kata Mutmainnah.
Ia menduga penunjukan Akis merupakan hasil lobi dan manuver politik pribadi yang tidak merepresentasikan suara mayoritas kader di daerah.
“Kami minta DPP dan DPW mempertimbangkan kembali. Jangan sampai keputusan ini menurunkan kepercayaan kader dan membuat partai terpecah,” pintanya.
Situasi ini memunculkan gelombang protes yang kemudian dikemas dalam gerakan bernama ABA (Asal Bukan Akis) yang diikuti oleh hampir seluruh DPC se-Kabupaten Sumenep. Mereka mendesak agar penunjukan ketua dilakukan secara transparan dan demokratis.
Para kader juga mengingatkan agar DPP dan DPW Jatim tidak memaksakan keputusan yang berpotensi menimbulkan perpecahan internal. Mereka menilai, jika tidak segera direspons, situasi ini bisa berdampak pada elektabilitas dan soliditas Partai NasDem di tingkat lokal.
Hingga berita ini ditulis, Akis Jasuli belum memberikan tanggapan atas penolakan luas tersebut.
Sementara itu, para kader berharap DPP segera mengambil langkah bijak guna menjaga stabilitas internal partai di Kabupaten Sumenep.
