Jakarta – Pemerintah berencana memangkas struktur komisaris di bank-bank milik negara guna meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Arahan ini disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola BUMN sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap sektor perbankan nasional.
“Arahan yang diberikan adalah agar jumlah komisaris di bank BUMN lebih ringkas dan diisi oleh profesional yang benar-benar kompeten di bidangnya,” ujar Airlangga dalam keterangannya kepada media usai rapat.
Menurutnya, perubahan struktur ini tetap akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Komposisi komisaris juga akan mencakup perwakilan dari kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan atau Kementerian Koperasi dan UKM untuk bank yang fokus pada UMKM.
Selain membahas perampingan struktur komisaris, rapat tersebut juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuasi. Airlangga menekankan bahwa fundamental ekonomi tetap kuat, didukung oleh ekspor yang solid, cadangan devisa yang memadai, dan neraca perdagangan yang positif.
“Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diterapkan juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar,” tambahnya.
Dengan adanya perampingan struktur komisaris ini, bank-bank BUMN diharapkan lebih lincah dalam menghadapi tantangan industri perbankan serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan dunia usaha.