Oleh : Mohammad Nor
OPINI – Sebagaimana pak kusir dan kuda, kuda diarahkan kemana saja sesuai kemauan pak kusir dan penumpangnya, 10 tahun tahun terakhir parlement mengalami kemerosoatan akal sehat dan abai terhadap kepentingan rakyat, keputusan mereka lebih banyak mendukung pengusaha dan mempersempit harapan hidup rakyat, kami masih merangkumnya. Kami sudah jenuh, UU MD3, UU MINERBA, UU UTE, OMNIBUSLAW UU PRAKERJA, UU KPK, sampai sekarang muncul lagi RUU TNI yang baru disahkan beberapa hari lalu.
Seolah mereka abai akan keinginan rakyat, kami muak melihat wakil rakyat yang bebal dan pongah, mereka sudah menjadi bencana terhadap akal sehat yang harusnya tumbuh subur menjadi kering kerontang.
Dengan sederet tunjangan, bahkan pulsa untuk menelepon saja ada anggarannya, anak istrinya ditanggung oleh pajak rakyat.
Andai mereka tahu bagaimana rakyat yang kerja buruh pabrik lalu mereka abai terhadap kerjaannya terkena SP1 dan terpotong otomatis gajinya, andai mereka tahu bagaimana rakyat yang bekerja buruh pabrik tertidur saat kerja lalu ketahuan owner dan gaji otomatis terpotong, andai mereka tahu bagaimana menjadi karyawan toko yang tak melayani pelanggan dan mengikuti kemana dan tak menyiapkan apa yang dibutuhkan pelanggan lalu dipecat.
Ini kan sudah dilakukan pak dewan dalam keseharian, tidur saat rapat, mengabaikan keinginan rakyat, tak mau bertanya apa kebutuhan rakyat, lalu membuat keputusan tanpa sepengetahuan rakyat, itu seperti karyawan toko baju memberikan baju untuk pelanggan meskipun pelanggan tak suka dengan model dan warna bajunya tetap dikasa membayar dan membawanya pulang, lalu apa yang akan terjadi kepada pelayan toko?
Kami muak pak dewan, suara saat pemilu itu harusnya kalian fungsikan sebagaimana tugas anda, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan itu harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Tapi apa yang kami dapat, mahasiswayang harusnya fokus belajar harus demo turun jalan, rela meninggalkan bangku kuliah karena kursi gedung trisakti hanya ada kursinya dan satpam, tak ada pemikiran untuk kesejahteraan rakyat.
Para sarjana yang kesana kemari mencari lamaran kerja tak dipikirkan, yang lebih membuat geram itu mereka malah menambah kerjaan TNI, dengan RUU TNI, urgensinya apa sih? Jujur pak, kami MUAK, sampai diskusi kami di warung kopi, bagaimana kalau DPR dibubarkan saja, mereka itu gak berguna, mereka harusnya menjadi kritikus pemerintah, mengkritik kebijakan yang itu tak pro rakyat, mereka harusnya menjadi kontrol dari semua anggaran, masak mereka tidak baca? sampai sempak anggota TNI aja dianggarkan di APBN, harusnya mereka menjadi kontrol dari semua ini, mereka harus mengkritik terlebih dahulu, apa sih urgensinya sempak ini di anggarkan? Sempak itu tahan terhadap ledakan bom atau bagaimana. Kalau fungsinya sama kan percuma. Yang menjadi beda kan corak warnanya saja.
Dari situlah kemudian kami mendiskusikan lebih panjang terkait kinerja parlemen, yang pada akhirnya, kayaknya kalau begini terus kinerjanya lebih baik BUBARKAN saja DPR itu.
